{Oleh: Husnul Isa Harahap}
Sejak diberikannya hak bagi calon kepala daerah dari jalur independen untuk maju dalam pilkada, bemunculanlah para calon kepala daerah independen dalam pemilihan kepala daerah. Para calon kepala daerah independen tersebut maju dengan dukungan masyarakat dan berjuang keras untuk menang dalam pemilihan kepala daerah. Diantara calon kepala daerah independen tersebut ada yang menang dalam pemilihan. Namun demikian tidak dipungkiri kalau jumlah calon kepala daerah independen yang kalah dalam pilkada juga banyak.
Sejak digulirkannya peraturan tentang keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah, banyak pihak yang merasa senang. Terutama masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena masyarakat menginginkan adanya calon kepala daerah alternatif. Masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan partai politik yang dianggap kurang memperhatikan nasib masyarakat. Oleh sebab itu, kondisi ini sering diterjemahkan sebagai bentuk peringatan bagi partai politik agar dapat berubah menjadi lebih baik. Apalagi aturan yang memperbolehkan adanya calon independen dalam pilkada terlahir disaat kredibilitas partai politik sedang merosot.
Akan tetapi, sesungguhnya partai politik tidak semuanya menunjukkan sikap pragmatisme tersebut. Ada juga partai politik yang tidak bersikap demikian karena menganut sikap politik yang normatif. Oleh sebab itu dapat dikatakan partai politik tetap merupakan lembaga yang disukai oleh sebagian masyarakat karena keberadaannya sudah dikenal sejak lama. Memang benar keberadaan calon kepala daerah independen merupakan peringatan bagi partai politik, namun keberadaan calon independen dapat memotivasi partai untuk melumasi mesinnya, sehingga kinerja partai politik dapat meningkat dan bekerja lebih baik.
Tentu, tidak dapat dibantah kalau para aktivis partai politik adalah kalangan masyarakat yang tidak menyukai keberadaan calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Sikap ini muncul karena para aktivis partai politik merasa tersaingi keberadaannya dengan calon-calon kepala daerah independen. Dengan adanya calon kepala daerah independen maka calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada akan semakin ramai. Implikasinya maka calon kepala daerah dari partai politik akan banyak saingannya.
Dalam hal ini keberadaan calon yang ramai, tidak selamanya berimplikasi pada semakin sulitnya memenangkan pemilihan kepala daerah. Alasannya karena jumlah calon yang ramai itu akan berdampak pada terpecah-pecahnya suara masyarakat ke dalam blok-blok dukungan politik. Jika hal ini terjadi, calon kepala daerah asal partai politik yang memiliki dukungan yang konsisten dengan hasil yang diperoleh pada saat pemilu 2009 akan menang. Terutama jika perolehan suaranya pada saat itu sangat signifikan. Namun jika dukungan tersebut tidak konsisten dengan hasil pemilu maka pemenang pilkada ditentukan pada putaran kedua. Hukum ini juga berlaku bagi calon kepala daerah independen yang pernah ikut pemilu 2009 (DPD).
Sistem Pilkada yang Korektif
Selain masyarakat umum mereka yang menyukai peraturan yang memungkinkan calon kepala daerah independen adalah kelompok elit lokal. Kelompok ini menyukai aturan yang memungkinkan calon kepala daerah independen karena peraturan tersebut membuka kesempatan bagi para elit lokal yang tidak memiliki mesin politik resmi (partai politik) untuk maju sebagai calon kepala daerah dari jalur independen dengan basis dukungan yang berasal dari rakyat.
Memang benar bahwa elit-elit lokal yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah dapat menyewa mesin politik (partai politik), namun keadaan ini sering membatasi ruang gerak elit politik lokal karena persyaratan dari partai politik terkadang susah dipenuhi. Sudah menjadi rahasia umum kalau faktor kunci memenangkan proses seleksi kepala daerah dari partai politik dipengaruhi oleh faktor materil (uang) dan non materil (lobby). Padahal tidak semua elit lokal merupakan elit yang memiliki materi yang berlebih serta memiliki kemampuan lobby atau memiliki tim lobby yang kompeten. Kondisi ini memaksa elit lokal yang ingin tampil dalam pilkada menggunakan jalur dukungan rakyat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Oleh sebab itu, satu-satunya alasan kuat mengapa para elit lokal menyukai aturan yang memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah independen untuk maju dalam pilkada adalah karena elit lokal biasanya memiliki modal sosial. Modal sosial ini berupa ketokohan, kepribadian dan kepercayaan. Singkatnya modal sosial tersebut adalah apa yang sering disebut sebagai kalangan antropolog sebagai kewibawaan tradisional. Dengan modal sosial ini elit lokal lebih mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Namun ada juga calon kepala daerah dari jalur independen yang menggunakan modal materilnya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena modal sosialnya masih kurang. Meskipun harus diakui cara ini merupakan cara yang kurang lazim dilakukan oleh para calon independen, namun cara ini tidak terhindarkan karena besarnya keinginan untuk tampil dalam pilkada. Ini menjadi dilematis karena calon independen itu idealnya merupakan calon alternatif yang menjadi anti thesis dari keberadaan calon kepala daerah yang berasal dari jalur mesin politik (partai politik).
Calon Independen Versus Perseorangan
Keberadaan calon independen tentu memiliki makna lebih kuat bagi perubahan sosial politik daripada keberadaan calon perseorangan. Inilah sebabnya mengapa perlu ada pembedaan antara calon independen dengan calon perseorangan. Makna calon kepala daerah perseorangan identik dengan kepentingan yang terangkum dalam modal sosial politik nya untuk maju dalam pilkada. Ini berbeda dengan calon kepala daerah independen yang sejak awal menjaga independensinya terhadap kepentingan politik sesaat. Calon perseorangan biasanya tidak menggunakan partai politik untuk maju dalam pilkada karena kalah dengan calon lain, dan bukan karena pilihan yang berdasarkan idealisme politik. Sementara calon independen bersikap konsisten untuk tidak maju dari jalur partai politik karena yakin pada dukungan rakyat.
Pertanyaannya besar yang harus dijawab, adakah calon independen itu? Dalam pemilihan kepala daerah tentu sulit menentukan mana diantara calon kepala daerah yang maju dari jalur non patai politik yang merupakan calon independen dan mana yang merupakan calon perseorangan. Hal ini disebabkan karena lobby yang terjadi diantara bakal calon non partai politik partai politik yang belum memiliki calon kerap terjadi dalam forum-forum tidak resmi seperti di hotel, dalam acara silaturahmi, ataupun dalam pertemuan di meja makan. Lobby melalui telefon juga dapat terjadi. Alasan lain adalah karena lobby bisa juga terjadi melalui perantara, sehingga calon tersebut tidak perlu menemui partai politik. Pertanyaan yang belum terjawab ini telah menimbulkan keresahan disaat calon kepala daerah yang maju dari jalur non patai politik jumlahnya mengimbangi jumlah dari jalur partai politik.
Penutup
Keberadaan calon independen merupakan fenomena yang menarik dalam melihat perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Namun makna “independen” itu perlu mendapat ketegasan mengingat filosofis dasar keberadaan calon independen dalam pilkada adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas pilkada sebagai sarana sirklulasi elit dalam pemerintahan lokal. Makna calon independen bisa menjadi makna istimewa jika calon kepala daerah benar-benar merupakan representasi kepentingan publik yang muncul karena ketokohan, kepribadian dan kepercayaan. Sebaliknya jika tidak, maka cukuplah ditanggapi sebagai “calon perseorangan” saja sebagaimana istilah formal yang disebutkan dan diatur dalam undang-undang.
Dalam kontesk ini para aktivis partai politik tidak perlu kecewa dengan keberadaan calon independen dalam pilkada. Sebab pada dasarnya kompetisi pilkada merupakan jalan untuk memenangkan kepentingan rakyat. Bukankah kepentingan tersebut merupakan kepentingan partai politik juga? Alasan lain adalah karena kompetisi dalam pilkada merupakan media konsolidasi partai. Keberadaan calon independen akan membuat partai lebih solid karena menghadapi persoalan yang sama yakni: bagaimana memenangkan pilkada. Pada akhirnya pemenang pilkada ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat yang memiliki hak pilih menjatuhkan pilihannya kepada sang calon.^
Husnul Isa Harahap Mengajar Ilmu Politik di Departemen Ilmu Politik FISIP USU. Tulisan ini dipublikasikan oleh Harian Umum Waspada Cetak Rabu, 10 Maret 2010, hal. C6. Bisa di Unduh juga di Situs Resmi Harian Waspada.
{Oleh: Husnul Isa Harahap}
